Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin
   SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1435 H MINAL AIDIN WALFAIZIN, MOHON MAAF LAHIR & BATIN   
WAKTU SEKARANG
 
KALENDER
SEPTEMBER 2014
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
             
 
JADWAL SHOLAT
Pangkalan Balai
Imsak : 04:26 WIB
Subuh : 04:36 WIB
Syuruq : 05:50 WIB
Dzuhur : 11:56 WIB
Ashar : 15:02 WIB
Maghrib : 18:00 WIB
Isya : 19:07 WIB
2°91'LS, 104°40'BT
Ketinggian : 35 m
 
SITUS TERKAIT

Portal Nasional Republik Indonesia

Departemen Dalam Negeri RI

Bappenas

Departemen Komunikasi & Informatika RI

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan

 
Beranda > Berita > Berita BPT

BUPATI BANYUASIN MELUNCURKAN MASTERPLAN EGOVERNMENT 2012-2016 DAN MENGUKUHKAN PPID BANYUASIN

26/12/2011 21:01:24 WIBOleh : Admin BPT

Pangkalan Balai, 23 Desember 2011 Didalam mengembangkan egovernment berbasis TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) pemerintah kabupaten Banyuasin tidak lah setengah-setengah, dibuktikan dengan dilaunchingnya Masterplan Egovernment 2012-2016 oleh Bupati Banyuasin di auditorium Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD, kecamatan, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten OKU Ilhamuddin,SH,M.Si Kadis Kominfo OKU serta Direktur E-government Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Bersamaan dengan launching Masterplan e-government 2012-2016 Bupati Banyuasin juga mengukuhkan PPID (Pejabat Pengelolan Informasi dan Dokumentasi) Kabupaten Banyuasin, pengukuhan tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PPID tersebut diketuai oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika supriadi,SE,M.Str, wakil Ketua Kabag Humas dan Protokol Setda dan Sekretaris Kabid Kominfo dan Telekomunikasi pada Dishubkominfo Kabupaten Banyuasin, selain nama diatas setiap SKPD dan Kecamatan juga memiliki PPID selaku penanggung jawab desiminasi informasi di tiap SKPD dan kecamatan dan tentunya tetap berkoordinasi dengan PPID Kabupaten yang diketuai oleh Kadishubkominfo tersebut. Dengan adanya PPID setiap informasi yang diberikan masyarakat menjadi satu suara, satu pintu dan lebih terkoordinasi, selain itu masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan informasi yang benar dengan meminta dan bertanya langsung kepada PPID baik PPID kabupaten maupun PPID SKPD dan Kecamatan. PPID wajib memberikan informasi kepada pemohon informasi, baik informasi yang bersifat berkala, periodik ,maupun informasi yang bersifat serta merta, selain itu juga PPID dapat memilih yang mana informasi yang bersifat rahasia dan yang mana yang harus diberikan, sehingga diharap informasi yang tersebar dimasyarakat tidak simpang siur dan dapat dipertanggung jawabkan. Semua itu tertera dan diatur didalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setelah pengukuhan PPID, Bupati Banyuasin juga melaunching Masterplan e-government 2012-2016, Masterplan itu bertujuan sebagai gambar dan arah bagi pengembangan e-government 5 tahun kedepan. Masterplan wajib ada didalam pengembangan e-government dan juga dengan adanya Masterplan pembangunan e-government menjadi lebih terarah dan mudah dilakukan, menurut Kadishubkominfo Kabupaten Banyuasin Supriadi,SE,M.Str dalam sambutanya. Direktur e-government Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Ir.Hery Abdul aziz,M.si mengatakan bahwa kementerian Kominfo RI akan menunjuk salah satu Kabupaten dan Kota sebagai Pilot Project dan percontohan Nasional, dan Banyuasin kami nilai layak untuk menjadi salah satu Kabupaten tersebut, walaupun Kabupaten Banyuasin dinilai baru 2 tahun mengembangkan e-government tapi kami nilai sangat pesat dan cepat mengejar ketertinggalan dari Kabupaten/Kota di luar sumatera terutama di pulau jawa yang sudah sangat maju didalam mengimplementasikan e-government dilingkungan Pemerintah Daerah. Penerapan e-government berbasic TIK merupakan langkah yang sangat strategis karena penerapan TIK dapat menghilangkan rentang birokrasi yang panjang dan dapat memaksimalkan pelayanan masyarakat dengan cepat dan efisien, tandasnya. Menanggapi hal tersebut Bupati Banyuasin dalam sambutannya mengatakaan bahwa Kabupaten Banyuasin memiliki wilayah yang luas dengan 17 kecamatan dimana 2/3 merupakan wilayah perairan sehingga diperlukan waktu yang sangat panjang didalam melakukan koordinasi dan pelayanan masyarakat. Dengan memanfaatkan TIK saya dapat langsung berkoordinasi dengan Camat secara visual memanfaatkan Video Conference maupun email, sehingga rentang wilayah tidak lagi menjadi masalah. Mungkin suatu saat saya akan melakukan tatap muka dengan masyarakat kecamatan dan desa dengan memanfaatkan Video Conference sehingga masyarakat tidak harus jauh-jauh ke Pangkalan Balai untuk bertemu dengan Bupati. Pada sesien terakhir acara ini ditutup dengan ceramah pemanfaatan TIK oleh Pakar IT Nasional DR.Made wiryana, dimana beliau mengatakan masterplan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang baru diluncurkan tersebut sudah sangat baik, dari beberapa syarat yang harus dipenuhi didalam Masterplan hampir 95 persen sudah ada di dalam Masterplan egovernment milik Pemkab Banyuasin. Biasanya Masterplan yang saya baca biasanya bahasanya sangat tinggi dan berlebihan sehingga yang membacanya bingung mau dimulai dari mana, tetapi Masterplan egovernment milik Pemkab Banyuasin bahasanya mudah, efisien dan menggambarkan realita yang ada. Dan pengembangan dunia TI sangat pesat dan bisa menjadi mungkin dalam waktu belum mencapai 5 tahun masterplan tersebut dapat direvisi dan dilakukan perubahan. Kabid Kominfo Erwin Ibrahim,ST,MM,MBA juga menambahkan bahwa pengukuhan PPID dan peluncuran Masterplan egovernment merupakan langkah awal yang strategis didalam meningkatkan pelayanan tanpa batas melalui pemanfaatan TIK, selain itu juga TIM Kominfo juga melakukan penilaian terhadap seluruh SKPD didalam memanfaatkan sarana TIK baik website, videoconference maupun email dan diberikan sertifikat Bupati Banyuasin pada 7 (tujuh) SKPD yang dinilai baik didalam memanfatkan TIK, antara lain,yaitu; Peringkat Pertama di raih oleh Badan Perizinan Terpadu Peringkat Kedua Dinas Pertanian dan Peternakan Peringkat Ketiga Dinas Kesehatan Peringkat Keempat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Peringkat Kelima Dinas Pendidikan Peringkat Keenam Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Peringkat Ketujuh Badan Kepegawaian dan Diklat Sedangkan SKPD lain masih dibawah standar penilaian yaitu dibawah angka 40.

Share

Berita Lainnya

Komentar
Kirim Komentar
Nama:
E-Mail:
Komentar:
   
Masukan kode pada gambar di atas:
  
Komentar terbaru (Belum ada komentar yang masuk)
JAJAK PENDAPAT
Pemerintah Kabupaten Banyuasin akan membangun Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi tahun 2009-2013 sampai keperdesaan, sehingga masyarakat perdesaan akan dapat memanfaatkan fasilitas TIK berbasis pemanfaatan Internet, bagaimana pendapat saudara?
sangat setuju
setuju
ragu-ragu
tidak setuju
 
 
ONLINE CHAT

 
PENGUNJUNG
Tahun ini5376
Bulan ini193
Hari ini
Online
15963
Sejak : 24/07/2011
 
Copyright © 2011 Badan Perizinan Terpadu
Kabupaten Banyuasin